 |
| Ketua semmi Aceh Tamiang Aceh, Muhammad Irfan Zikri |
Sebagaimana kita ketahui, Nasabah di Aceh Tamiang hampir secara keseluruhan menggunakan M-Banking BSI sebagai alat transaksi karena Aceh mempunyai regulasi kekhususan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan lembaga keuangan untuk beralih ke prinsip syariah.
Muhammad Irfan Zikri menilai bahwa gangguan paling mendasar ini tentu memperlihatkan kepada kita selaku nasabah setianya bagaimana lemahnya kesiapan infrastruktur digital Bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Muhammad Irfan Zikri , gangguan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut hak konsumen dalam mendapatkan layanan perbankan yang handal.
“Nasabah berhak mendapatkan akses keuangan yang aman dan stabil. Gangguan seperti ini, terutama jika terjadi secara berulang, mencerminkan buruknya tata kelola teknologi di perbankan syariah,” ujarnya.
Muhammad Irfan Zikri, juga menyoroti dampak dari gangguan ini bukan hanya mengganggu proses transaksi tetapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang mengandalkan layanan perbankan digital untuk transaksi harian khususnya di Aceh Tamiang.
“menurut hemat kami hampir 80% Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) itu berada di Aceh Tamiang. Sehingga ketika layanan perbankan terganggu, bukan hanya nasabah individu yang terdampak, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang mengandalkan transaksi cepat dan real-time” tambahnya.
Muhammad Irfan Zikri juga mendesak BSI untuk lebih transparan dalam mengatasi permasalahan ini serta memberikan kompensasi bagi nasabah yang terdampak.
Selain itu semmi Aceh Tamiang juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar lebih aktif mengawasi dan memastikan layanan perbankan digital tetap berjalan optimal.
.jpg)
